Pentingnya Literasi Digital untuk Prilaku Kesopanan

Pentingnya Literasi Digital

Pentingnya Literasi Digital – Bulan lalu, jajak pendapat Microsoft Digital Civility Index 2021 mengatakan pengguna internet Indonesia “tidak sopan”. Ada fakta dalam laporan yang belum banyak dibahas, yakni penyebab utamanya adalah perilaku internet di kalangan orang dewasa (18-74 tahun).

Dalam jajak pendapat yang meneliti perilaku 58.000 pengguna internet di 32 negara, Indonesia menduduki peringkat ke-29, terburuk di Asia Tenggara.

Salah satu temuan utama dari laporan tersebut adalah bahwa orang dewasa (usia 18 hingga 74 tahun) mendominasi ranah digital dari perilaku tidak sopan.

Skor ketidakhormatan orang dewasa di Indonesia mencapai 83 (naik 16 poin dari tahun lalu).

Sementara itu, perilaku remaja (usia 13-17) tidak berubah pada usia 68 tahun. Tren global menunjukkan bahwa remaja (usia 13-17) adalah kelompok yang sebenarnya memimpin pemulihan kesusilaan digital pada tahun 2020.

Peningkatan skor orang dewasa di Indonesia terutama disebabkan oleh peningkatan positif palsu dan penipuan.

Pentingnya Literasi Digital: Menyebarkan Laporan Palsu

Pentingnya Literasi Digital
pasundan expres

Kecenderungan orang dewasa untuk berperilaku buruk secara online terkait dengan tingkat literasi mereka yang rendah.

Data 2018 dari lembaga pendidikan dan budaya UNESCO menunjukkan bahwa angka melek huruf tertinggi di Indonesia berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun.

Laporan tahun 2020 oleh lembaga analisis Katadata Insight Center (KIC) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga menyebutkan bahwa Generasi X (40-55 tahun) secara umum memiliki literasi digital yang lebih rendah daripada remaja dan milenial muda.

Hal ini kemudian diperparah ketika mereka menggunakan media sosial percakapan – terutama WhatsApp – untuk menyebarkan berita dan informasi.

Pentingnya literasi digital di Indonesia, kombinasi penetrasi internet yang tidak merata ditambah dengan kebiasaan bergosip mengakibatkan penggunaan WhatsApp yang tinggi (98,9%), terutama di kalangan orang dewasa.

Beberapa akademisi mengatakan WhatsApp adalah sumber terbesar dari misinformasi yang tersebar luas. Hal ini juga dirasakan di masa pandemi COVID-19.

Kecenderungan untuk menyebarkan berita palsu diperparah oleh fakta bahwa sumber yang harus dipercayai orang dewasa – seperti politisi dan tokoh dengan usia rata-rata di atas 30 tahun – bukanlah panutan yang baik dalam hal mengonsumsi informasi publik.

Ketidakpedulian pemerintah terhadap kredibilitas sumber informasi dapat dilihat dalam beberapa contoh – dari penolakan penelitian dari Harvard University, AS, yang menemukan bahwa virus corona telah masuk ke Indonesia pada awal 2020, hingga penolakan penelitian Bloomberg di akhir tahun.

Pandemi di Indonesia yang sudah berlangsung lama belakangan ini karena kurangnya vaksin harian.Potret berbagai pernyataan semacam ini kemudian tercermin pada masyarakat secara umum.

Proteksi digital di media sosial masih perlu ditingkatkan

Langkah terpenting dalam mengatasi akar misinformasi, tentu saja, adalah pendidikan digital.

Berbeda dengan anak muda yang sudah terbiasa dengan teknologi digital sejak kecil, orang dewasa – terutama kelompok yang sering terabaikan seperti ibu – juga perlu terus dibenahi.

Peningkatan kompetensi digital dapat berupa pendampingan atau pelatihan penggunaan internet dan kompetensi dalam memverifikasi kredibilitas informasi digital.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan konsumsi informasi yang mandiri dan ketahanan digital, terutama terhadap risiko hoaks.

Selain itu, bagaimanapun, perlindungan digital bagi warga juga sangat penting untuk mengurangi penyebaran hoaks di tingkat media sosial.

Indonesia sendiri saat ini tidak memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana menangani laporan palsu dan informasi yang salah. Namun tentu saja kewenangan pemerintah untuk mengatur ekspresi opini di ranah digital harus dibatasi agar tidak terjadi pelanggaran privasi dan hak asasi manusia.

Bahkan jika kita tidak dapat sepenuhnya mempercayai perusahaan teknologi ketika mengatur konten digital, pengaturan mandiri perusahaan media sosial dapat menjadi solusi kompromi antara aktor negara dan aktor swasta.

Beberapa cara perusahaan media sosial dapat secara bertanggung jawab mengurangi penyebaran hoax adalah dengan memodifikasi algoritme agar tidak hanya berfokus pada engagement, menandai konten yang meragukan, dan melibatkan komunitas pengguna dalam pemantauan konten.

Twitter baru-baru ini meluncurkan fitur yang mencegah pengguna berbagi pesan jika belum dibaca. Mekanisme ini tidak secara langsung mencegah pelaku menyebarkan informasi, tetapi di tengah penyebaran informasi yang cepat, metode ini dapat membantu mengingatkan masyarakat akan pentingnya pengecekan fakta.

Harapannya, berbagai fungsi tersebut dapat mengurangi penyebaran hoax sebelum semakin parah, misalnya dalam bentuk penyerangan atau digital bullying.

Menurut laporan Microsoft, hampir separuh pengguna internet Indonesia mengaku terlibat dalam insiden bullying. Korban terbesar adalah Gen Z (47%) dan Milenial (54%).

Jelas bahwa penumpasan dengan kekerasan terhadap laporan palsu – misalnya oleh polisi siber – bukanlah solusi yang tepat, apalagi karena berbagai pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) versi saat ini masih sangat rentan disalahgunakan.

Indonesia membutuhkan edukasi digital sebagai pengguna internet, sehingga warga negara Indonesia, seperti perusahaan media sosial saat ini, akan memiliki “self-regulation” sendiri untuk menyaring kredibilitas konten yang akan dibagikan.

Demikian ulasan berita politik Indonesia mengenai Pentingnya Literasi Digital untuk Prilaku Kesopanan, semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat utuk Anda. / Aha

Baca Juga: Game Moba Terbaik PlayStore yang Bisa Dimainkan Lewat Smartphone

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *